SELAMAT HARI PERS NASIONAL(HPN)YANG KE - 69

Disana Bermusuhan Disini Syukuran

Bentrok antara oknum Polri dan TNI masih sering terjadi, seperti peristiwa di Batam baru-baru ini. Tetapi di Surabaya hubungan antara personil cukup mesra

KPK dan BNN - Karena Polisi Tak Dipercaya Lagi

"Sekarang sudah ada BNN dan KPK. Bukan tidak mungkin, akan muncul lembaga baru jika kita (polisi) dinilai tidak optimal, tidak dipercayai lagi," ungkap Sutarman

Polda Kaltim Minim Ungkap Korupsi

Dalam setahun terakhir, Unit Tipikor Polres Balikpapan belum sekali pun melanjutkan kasus tipikor ke tahap penyidikan. Polres Kutai Kartanegara menjadi salah satu yang terbaik dalam penanganan korupsi.

Awasi Lebih Ketat DPRD dan Pimpinan Daerah

Sebenarnya jika mengacu pada praktik korupsi dan politik uang, dua jenis pemilihan kepala daerah itu sama saja rawannya.

Polri dan TNI Jangan Diadu Domba Mafia BBM

Kompolnas : Kasus penembakan oknum Polri dan TNI ada hubungan sebab-akibat terkait serangkaian kasus yang menyebabkan dua institusi negara yakni TNI dan Polri seperti diadu domba.

Jumat, 27 Februari 2015

MENYUSUTNYA BARANG BUKTI BATUBARA RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI GRESIK MENUAI TANDA TANYA


Barang Bukti (BB) BatuBara, Menyusut saat disimpan digudang



insert : Lila SH selaku tim Jaksa Penuntut Umum (JPU)

JPU : “Menyusutnya Jumlah batubara mutlak karna faktor alam, karena sifat batubara yang sensitif terhadap panas dan air.”

Gresik, (MB). Menyusutnya barang bukti batubara hasil rampasan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik menuai banyak tanda tanya, pasalnya jumlah penyusutan batu bara tersebut sungguh tidak wajar dari jumlah awal kurang lebih sekitar  5,046,821 MT kini menjadi 4 m3.

Kejadian ini berawal ketika tim patroli Ditpolair Polda Jatim melakukan patroli menggunakan kapal polisi X-2001 di perairan gresik pada hari minggu (21/7/2013) lalu, dan melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap TB.Delta Sentosa 7-BG Riweli  yang mengangkut batubara sebanyak 5,046,821 MT yang diduga tidak sesuai dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 dan pasal 161 UU RI No.04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Akhirnya kasus ini dilimpahkan ke kejaksaan negeri gresik untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik senin (25/8/2014).
Ada yang menarik dalam amar putusan Nomor.233/Pid.B/2014.PN.Gs, terdakwa a.n T.N dan P.G.S dijatuhi Hukuman Percobaan (bebas bersyarat), dan yang lebih menarik dalam amar putusan tersebut jumlah barang bukti batubara yang dirampas untuk Negara tidak dicantumkan jumlahnya.

Ini tidak dibenarkan, dalam perkara tindak pidana wajib dicantumkan jumlah/nilai barang bukti yang dirampas untuk Negara, hal ini juga dibenarkan oleh beberapa orang yang berkompeten dibidangnya, “Tidak benar itu mas, dalam setiap perkara pidana jumlah atau nilai barang bukti yang dirampas untuk Negara wajib dicantumkan jumlah atau nilainya.” Terang nara sumber yang tidak mau namanya dikorankan.

Tim (red) mencoba mengorek keterangan kepada pihak kejaksaan terkait menyusutnya barang bukti batubara tersebut. Pada hari pertama tim (red) menemui kesulitan untuk mendapatkan konfirmasi kepada Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gresik Masnur SH. M.Hum pasalnya masnur tidak berkenan memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan perkara, “darimana mas, dari PERS ya, ada apa ?” tanya Masnur. 

“kalau mau tanya yang berkaitan dengan perkara,” lanjut Masnur, “silahkan ke pak kasi intel dulu karena mekanisme yang ada dikejaksaan setiap media yang ingin konfirmasi yang ada kaitan dengan perkara harus melalui kasi intel dulu.”terangnya.

Tidak putus asa sampai disitu tim (red) mencoba menemui kasi intel kejari gresik namun kasi intel tidak ada ditempat, dan hanya bertemu dengan staf intel.

Setelah menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan tim (red), akhirnya kami diantarkan keruangan kasi pidum oleh staf intel untuk mendapatkan konfirmasi langsung dari kasi pidum, namun sayang lagi-lagi kasi pidum menolak memberikan statmentnya, “mohon maaf mas, saya tidak bisa memberikan konfirmasi yang anda minta, memang ini perkara pidum cuman untuk memberikan keterangan harus satu pintu melalui kasi intel.” Jawab Masnur dengan wajah tegang.

Ditanya tentang dirinya selaku ketua Tim JPU, pihaknya membantah dan melemparkan kepada Lila SH sebagai JPU nya, “memang saya selaku kasi pidum sebagai ketua tim namun sebagai control saja, dan yang tau persis perkara ini adalah Lila dan Handaya (tim JPU yang sudah pindah tugas dari kejari gresik). Silahkan tunggu kasi intel dulu.” Terang Masnur seakan ingin cuci tangan terkait perkara ini.

Sesaat menunggu kedatangan kasi intel, tiba-tiba kami (red) dipanggil oleh salah satu penjaga kantin kejaksaan , “mas dipanggil Bu Lila diruangan nya.” Panggilnya.

Di ruang terpisah Lila SH yang juga sebagai tim JPU dalam perkara ini, mengatakan “lha iya, Bu masnur itu gimana, wong jelas-jelas dia sebagai ketua tim JPU nya kok malah melemparkan kepada saya, wes repot–repot mau dibantah itu juga pimpinan, maklum lha mas namanya juga anak buah.” Tandas Lila dengan nada kesal. Jadi begini mas, sambung Lila, “daripada repot repot menunggu kasi intel datang, lebih baik ngobrol ngobrol disini sambil minum kopi, sudah tidak usah menunggu kasi intel toh perkara ini kan sudah lama, apa tidak kadaluarsa pemberitaan nya.” Imbuh Lila.

Kalau memang masih memaksakan untuk ketemu kasi intel, “ndak tak sangoni lho.” Seperti ditirukan (tidak saya kasih uang saku lho). Dengan sedikit memaksa kepada kami (red). “ayo mas tidak apa-apa, terima saja.” Dengan nada setengah memaksa,. Namun tetap kami (red) tolak sembari melangkah keluar ruangan.

Ditanya tentang keberadaan barang bukti batubara tersebut, Lila menjelaskan “untuk barang bukti batu baranya kami titipkan di gudang di daerah osowilangon Surabaya.” Jelas Lila

Akhirnya tim (red) memutuskan untuk menelusuri keberadaan barang bukti batubara tersebut di sebuah gudang no.409/15 milik Ahok yang ada di Jl.Tambak osowilangon, sungguh disayangkan gudang yang disewa sebagai penitipan barang bukti batubara yang disita untuk Negara dan mempunyai nilai ekonomis yang cukup besar ini benar – benar tidak layak, tempatnya sangat becek dan penuh dengan genangan air.

Digudang tersebut kami hanya melihat beberapa tumpukan kecil bekas batubara, dan yang paling mengejutkan lagi, salah seorang penjaga gudang memberikan keterangan kepada tim (red) “bahwa tumpukan itu bukanlah batu bara, melainkan sisa-sisa tanah yang dikeruk bekas penyimpanan batubara,” Imbuh heri penjaga gudang. Sambung heri “batubara yang dulu dititipkan disini sudah lama dipindahkan.” Ditanya kemana dipindahkan, “waduh kalau soal itu saya kurang mengerti mas, yang pasti didalam gudang itu sudah tidak ada batu bara.” Jawab Heri.

Keesokan hari tim (red) diterima oleh kasi intel, kasi pidum dan juga Lila diruangan kasi pidum, Nampak raut wajah yang tegang pada wajah kasi pidum dan kasi intel, “jadi untuk permasalahan batubara tersebut kan sudah putus atau inkra, jadi apalagi yang mau dipermasalahkan.” Sahut kasi intel sambil memulai percakapannya.

Ditanya terkait jumlah penyusutan barang bukti batubara tersebut pihaknya menjawab, “kan perkara ini sudah lama mas, hampir 2 tahun. kena panas , kena hujan, kan kita tau sendiri sifat batubara kan sangat sensitif, kena panas tebakar, kalau kena air akan menyusut, jadi penyusutan batubara itu mutlak karena faktor alam.” Sahut Masnur

Untuk jumlah pasti barang bukti batubara saat ini yang disita untuk Negara pihaknya menjawab “untuk jumlah pasti kami belum bisa memastikan karena semua itu masih dalam pemeriksaan dan penghitungan TIM AHLI, jadi kami belum bisa memberikan nilai atau
INSERT : sisa barang bukti batubara rampasan kejari gresik yang ada digudang penitipan no.409/15 Jl. Tambak Osowilangon
jumlahnya.” Terang Masnur.

Jelas disini masih ada yang ditutupi menurut sumber terpercaya dalam berita acara serah terima barang rampasan tercantum jumlah batubara yang disita untuk Negara hanya sebanyak 4 m3, jelas penyusutan yang sangat signifikan dari jumlah awal kurang lebih sekitar  5,046,821 MT kini menjadi 4 m3.

Terkait posisi penyimpanan barang bukti batubara tersebut masnur menjawab “hmmm kayaknya ada di benowo.” Jawab masnur.
Jelas disini ada perbedaan antara keterangan Masnur selaku ketua tim JPU dan lila sebagai angggota tim JPU sangat lah berbeda , Lila mengatakan “tempat penitipan barang bukti batubara ada digudang osowilangon”  tetapi Masnur mengatakan “ada didaerah benowo”. Dimanakah barang bukti tersebut disimpan, dan siapakah yang bisa dipercaya ? “Masnur atau Lila” (TIM) …. Bersambung (nantikan penelusuran nya di Tabloid Metro Bhayangkara News Edisi 84 1 maret 2015)

Selasa, 17 Februari 2015

Proses pendataan melalui sistem informasi manajemen objek pajak (SISMIOP) diduga banyak merugikan masyarakat desa dekatagung kecamatan sangkapura


kepala desa dekatagung saat menerima salah satu warganya yang mengeluhkan status kepemilikan tanah keluarganya
Gresik, Metro Bhayangkara News Online. Rancuhnya data kepemilikan tanah (objek pajak) di Desa dekatagung kecamatan sangkapura dipicu dari pelaksanaan pendataan melalui sistem informasi manajemen objek pajak (sismiop) yang dilakukan pada tahun 2003. 

Pasalnya dalam proses pendataan melalui sismiop dilakukan secara asal-asalan karena tidak berdasarkan kondisi dilapangan.

Hal tersebut berawal ketika salah satu warga yang mengeluhkan nasibnya kepada Kepala Desa dekatagung Kecamatan Sangkapura pak Zuhri terkait status kepemilikan tanah (objek pajak) milik keluarga nya yang berganti nama orang lain.

"Dan bukan saya saja pak yang mengalami hal ini", Tutur Imamuddin kepada media ini, Lanjut Imamuddin, "banyak juga masyarakat lainnya yang mengalami hal sama seperti saya, namun banyak juga yang sudah patah semangat karena tidak pernah mendapatkan titik terang".Terang pria yang akrab dipanggil Ending. 

"Namun saya bertekad untuk berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mendapatkan keadilan, karena bagaimana pun juga sesuatu yang salah harus dibenarkan, dan yang bengkok harus diluruskan". Tegas Ending dengan nada kesal. 

Ditempat yang sama kades dekatagung Bapak Zuhri juga menerangkan, "pada sismiop 2003 tersebut dilaksanakan, itu masih bukan saya yang menjabat sebagai Kades, namun pak Ikhlas Mahdar, dan jujur saja pak saya memangku tugas dan jabatan sebagai Kades tahun 2007 tidak satupun surat dari pejabat lama yang diberikan sama saya, yaa yang saya tau city blok hasil sismiop, tanah tersebut sudah keluar atas nama yang sekarang, selebihnya saya tidak tau". Terangnya. 

"Sepengetahuan saya proses pelaksanaan sismiop 75% diukur diatas meja, bukan berdasarkan kondisi fisik dilapangan, kan saya juga posisi pada saat itu ya sebagai warga juga pak".Tutur Zuhri. 

Sambung Zuhri, "dan pengukuran tersebut dilakukan berdasarkan keterangan sepihak dari pengelola tanah, yang berbeda dengan data pemilik buku desa", makanya saya juga bingung kok "tikus suka makan tanah".Papar Zuhri sambil mengakhiri pembicaraan. 

Hingga berita ini diturunkan media ini (tim) belum bisa mendapatkan konfirmasi dari mantan kades desa dekatagung.  Bersambung.... (Tim)

Rabu, 11 Februari 2015

Kapolres Mimika Baru AKBP. YUSTANTO. MUJIHARJO. S.I.K, Diharapkan bisa memberikan rasa Aman dan nyaman bagi masarakatnya


Kapolres mimika AKBP. Yustanto Mujiharjo S.I.K
TIMIKA. Metro Bhayangkara News Online

Bertempat di gedung serbaguna rupatama Polda Papua dilakukan serah terima jabatan (sertijab) Kapolres Mimika AKBP.Jeremias Rontini.SIK.MSi  kepada. AKBP. YUSTANTO. MUJIHARJO. S.I.K pelantikan dilakukan oleh Kapolda Papua Irjen Pol. Youtje Mende.SH.M.Hum, Selanjutnya AKBP. JEREMIAS RONTINI. SIK.MSI menjabat Sebagai Kapolresta Jayapura.

AKBP. YUSTANTO. M. SIK, merupakan sosok yang tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat sipil maupun anggota POLRI dan TNI,  pria yang dikenal ramah, dan berwibawa kepada bawahan serta sangat disipilin, sangatlah tepat menduduki Jabatan Kapolres Mimika, beliau sudah sangat mengerti kehidupan rakyat mimika yang terdiri berbagai suku, adat dan budaya serta masyarakat yang tinggal di daerah ini, mengingat situasi dan kondisi kabupaten mimika yang sangat kompleks, sebelum menduduki jabatan kapolres mimika, Yustanto pernah menduduki jabatan-jabatan penting di Kabupaten Mimika yakni Kaden B. Brimob Timika, Kasatgas Amole PT. FREEPORT INDONESIA, dan Kapolres Biak Numfor.

Ketua Paguyuban Kabupaten Mimika Hadi Wiyono SE yang juga sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2014-2019, saat di temui wartawan metro bhayangkara news mengatakan,”Kapolres yang baru harus memberikan rasa aman dan nyaman untuk rakyat kabupaten mimika agar masyarakat bisa bekerja untuk dapat melangsungkan hidup dan masa depan keluarganya”, Serta Miras harus tegas dalam melakukan penertibannya, karna miras ditimika ini merupakan akar dari semua persoalan yang terjadi, hampir 80% tindak kekerasan dan kriminal disebabkan karna Minuman Keras (MIRAS).

 Ia menambahkan “saya dengan teman-teman di DPRD yang telah dipercayakan oleh rakyat sebagai wakil rakyat akan memantau kinerja Kapolres selama menjabat, dan PERDA MIRAS akan tetap kami perjuangkan sampai perda tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat di pertanggung jawabkan”. Tandas hadi sembari mengakhiri percakapan. (Desius)






PEMKAB MIMIKA DAN LEMBAGA ADAT MENOLAK TEGASPEMBANGUNAN SMELTER DI LUAR PAPUA


TIMIKA.Metro Bhayangkara news Online

Pemerintah Kabupaten Mimika dengan tegas menolak rencana pembangunan Smelter di luar papua melalui pesan singkatnya kewartawan media ini, Bupati Mimika Eltinus Omaleng S.Sos menuliskan apapun alasannya pemerintah tidak bisa bangun smelternya digresik atau luar papua karena lahan untuk smelter sudah tersedia dan sangat luas termasuk pasokan listrik yang sudah disiapkan dengan daya 600 ribu Mega Watt sedang dalam pembangunan di Umuruka, sehingga Presiden H.Jokowi termasuk pemerintah Pusat diminta untuk melakukan skala prioritas Pembangunan di Papua agar rakyat papua dapat menikmati pembangunan yang nyata.

            Rencana pembangunan Smelter diluar Papua juga mendapat Penolakan dari 2(dua) Lembaga Adat besar di kabupaten Mimika yakni Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA) dan Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (LEMASKO) secara tegas menolak Rencana Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Konsentrat (Smelter) PT. Freeport Indonesia (PT. FI) di Gresik. JawaTiimur

            Saat di temui diruang kerjanya Direktur Lemasa Anton Alomang mengatakan “apapun alasannya pemerintah Indonesia harus membangun pabrik Smelter di Papua alangkah bagusnya lagi dibangun di Timika,terkait tidak adanya sumber daya manusia anton mengatakan silakan datangkan tenaga-tenaga ahli dari luar papua kami tidak melarang demi kesejahteraan masyarakat kami asal kan jangan membangun smelternya di luar papua”.Tegas Anton.

            Hal senada juga diungkapkan Robertus Waropea.SH.Direktur Lemasko saat ditemui diruang kerjanya mengatakan “saya mewakili Lembaga Adat dan juga masyarakat saya suku kamoro dengan tegas menolak rencana pemerintah membangun pabrik pemurnian emas (smelter) diluar papua ini sama saja sudah mempermalukan dan menjatuhkan harga diri kami sebagai anak – anak papua, kalau pun tidak adanya kemampuan untuk mengolahnya maka silakan kami diajarkan dengan cara mendatangkan tenaga – tenaga terampil untuk mengajarkan kami”.terang Robert.(desius)
           

BERHARAP YANG TUGAS DI GRESIK HINGGA JADI KAPOLRES

Kunjungan 10 Perwira Pertama (PAMA) berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) di Kantor Bupati Gresik
Gresik, Metro Bhayangkara News Online.
Sebanyak 10 personel Kepolisian dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) mahasiswa STIK (sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian) selasa (27/1) mengunjungi Kantor Bupati, mereka diterima langsung oleh Bupati Gresik di Ruang Graeta Eka Praja. Kunjungan para mahasiswa STIK ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat mahasiswa STIK – PTIK angkatan 64 di wilayah hukum Polres Gresik, dengan di dampingi oleh ketua perwira pendamping Kombes Pol Drs Priyanto.

Kombes Pol Drs. Priyanto dalam kunjungannya menjelaskan bahwa maksud kunjungan para mahasiswa ini adalah melaksanakan tugas yaitu untuk mengaplikasikan Ilmu yang telah di dapat di bangku kuliah secara teori, agar bisa di terapkan di wilayah yang saat ini di laksanakan kegiatan. Dan membangun sinergi Polri, Pemkab dan masyarakat. sasaran kegiatan pengabdian ke masyarakat selama 1 minggu ini diantaranya, Polres, SMK PGRI, SMAN I Gresik, DPRD, Kantor Bupati, beberapa Masjid serta Polsek kota.                  

Sementara itu Bupati Gresik Dr.H. Sambari Halim Radianto menjelaskan bahwa Gresik merupakan kota yang perusahaan dan industrinya, serta 10 pelabuhan, tentu gesekan dan permasalahan semakin banyak, namun kenyataannya tidak demikian, justru Gresik yang berpenduduk lebih 1 juta jiwa ini ternyata kondusif dan aman, hal ini tak lepas dari kerjasama dan koordinasi yang terus-menerus di lakukan lewat Forpimda.

Kalau toh ada demo, itu di karenakan perusahaan telat atau kurang dalam membayar UMK yang telah di terapkan. Kondisi yang kondusif ini juga di dukung oleh UMK Gresik sebesar Rp 2,707.500 ini merupakan UMK tertinggi Kabupaten di Jawa Timur, bahkan di jawa tengah maupun jawa barat. Bahkan setiap peringatan hari buruh, kita adakan istiqotsah bersama di halaman Kantor Bupati Gresik.

Mengakhiri sambutannya, orang nomor satu di Gresik berharap mereka yang bertugas di Gresik saat ini bisa ditempatkan di Gresik hingga menjadi Kapolres, banyak pimpinan Polres yang sudah berhasil dan berprestasi dari Gresik, sekarang sudah menduduki jabatan lebih tinggi/berbintang.(dwi/red)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More