Sukseskan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Ambon, Pers harus membawa pesan untuk persatuan dan kesatuan bangsa

HPN 2017 Harus Bawa Pesan Persatuan Bangsa

Hari Pers Nasional 2017 di Ambon mendatang harus harus menyampaikan pesan agar bangsa Indonesia tidak terus menerus terbekap isu tentang perbedaan.

Gresik Kebanjiran Tenaga Kerja Asing

Tenaga Kerja Asing yang bekerjs di Kabupaten Gresik sampai akhir tahun lalu total mencapai 445 orang, China menjadi penyumbang terbesar.

Lestarikan Budaya dengan Pagelaran Setahun

Warga Surabaya akan disuguhi berbagai macam jenis seni budaya yang digelar Pemkot Surabaya hingga setahun ke depan.

Indonesia Paling Keras Tangani Soal Korupsi

Tidak ada negara yang bebas korupsi, hanya kualitasnya saja yang berbeda. Indonesia termasuk negara yang keras.dalam menangani korupsi.

Narkoba Jenis Terbaru Pakai Vape

Narkoba ini dicampurkan pada cairan atau liquid, kemudian dihisap dengan menggunakan vape atau rokok elektronik yang saat ini sedang ngetrend.

Rabu, 06 Desember 2017

BNNK GRESIK MEMBUKA PINTU BAGI PARA KORBAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA UNTUK MENDAPATKAN PERAWATAN REHABILITASI

Akbp. Supriyanto
 Kepala BNNK Gresik
Gresik, MB News. Maraknya penyalahgunaan narkotika ditengah tengah masyarakat yang kian memprihatinkan membuat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik terus mengumandangkan perang terhadap narkoba "SAY WAR TO NARKOBA".

"Kami juga menghimbau kepada masyarakat gresik khususnya, bagi siapa saja para korban penyalagunaan narkotika untuk tidak takut kepada kami, datang, laporkan kami rawat". Ujar AKBP. Supriyanto.

Masih Pri panggilan akrab kepala BNNK Gresik, "Fungsi kami disini untuk memberantas jaringan narkotika, dan melakukan pembinaan kepada para korban penyalagunaan narkotika yang betul betul ingin berhenti dari kecanduan narkotika dengan cara rehabilitasi. Kami akan rawat dan obati para korban untuk tidak menggunakan lagi barang haram tersebut". Tambah Pri.

Menurut Pri, pihaknya tidak bisa bekerja sendirian, peran aktif masyarakat dan awak media sangatlah penting dalam mendukung tugas tugas BNNK dalam memerangi narkoba dan juga memberikan image positif bagi masyarakat yang terlanjur terjerumus dalam penyalagunaan narkotika untuk tidak takut kepada BNN. "Bagi siapa saja tanpa terkecuali, jika membutuhkan bantuan kami untuk menyembuhkan ketergantungan obat - obatan terlarang, jangan takut kami siap menerima, merawat dan mengobati anda semua untuk kembali hidup normal tanpa narkoba". Imbuh Pri mantan Ka BNNK Sidoarjo.

Mungkin masyarakat takut jika mereka melaporkan dirinya kepada BNN mereka akan menghadapi jerat hukum, namun hak para korban penyalagunaan itu sudah dilindungi dalam Pasal 54 UU nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial". Terang AKBP Supriyanto sambil mengakhiri pembicaraan dengan awak media. (Dbs)


Minggu, 19 Februari 2017

MUSKAB PBSI GRESIK LAHIRKAN KETUM BARU

Pengurus PBSI terpilih periode 2017-2021
Gresik, Metro Bhayangkara News Online. Yang pergi meninggalkan pesan, yang datang membawa harapan itulah yang tersirat dalam acara musyawarah kabupaten Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) yang digelar hari minggu (19/2) di pendopo alun-alun kabupaten gresik.

Agenda rutinitas yang digelar 4 tahun sekali ini dilakukan guna untuk penyegaran dalam struktur pengurusan organisasi PBSI dan juga memilih ketua umum yang baru.  

Dalam sambutan nya Nadlif selaku ketua umum lama yang memasuki masa purna menyampaikan prestasi - prestasi dan pencapaian - pencapaian nya selama memimpin organisasi PBSI ini seperti menjuarai kejuaraan provinsi, namun nadlif juga menambahkan "tentu nya ta ada gading yang tak retak, masih banyak juga kekurangan saya". Ujar Nadlif. 

Nadlif juga berpesan kepada pengganti dirinya dan juga calon pengurus PBSI terpilih periode 2017 - 2021 "masih banyak kekurangan kekurangan yang harus segera dibenahi salah satunya meningkatkan prestasi cabang olah raga bulu tangkis ini bukan hanya dikanca nasional melainkan dikanca internasional". Tandas Nadlif sembari mengakhiri sambutan nya.

Acara muskab PBSI gresik yang  dibuka dan diresmikan oleh Kadis PORA kabupaten gresik juga dihadiri ketua umum KONI gresik, perwakilan pengurus persatuan bulutangkis (PB) seluruh kabupaten gresik dan juga perwakilan PBSI Prov Jawa Timur berlangsung hikmat dan lancar.

Diakhir acara, muskab ditutup dengan pengukuhan ketua umum dan pengurus PBSI yang baru, dalam sambutan nya Mahin selaku ketum PBSI terpilih periode 2017 - 2021 yang juga menjabat sebagai Kadisdik kabupaten gresik berjanji akan meningkatkan lagi prestasi cabor bulu tangkis ini "saya berterima kasih atas dipilihnya sebagai ketum PBSI, dan saya berjanji akan meningkatkan lagi prestasi dalam cabang olah raga bulu tangkis dengan menyusun program kerja 4 tahun kedepan, namun semua ini tidak akan tercapai bilamana tidak ada kerja sama yang baik antar pengurus". Terang Mahin. Mahin juga menambahkan "saya berharap kita semua bisa bersinergi dan berkomitmen untuk meningkatkan lagi prestasi cabor bulu tangkis yang lebih baik lagi". Imbuh Mahin sambil menutup muskab PBSI 2017. (D3N)

Senin, 30 Januari 2017

Bisnis Narkoba Lewat 'Money Changer' Capai Rp 3,6 Triliun


Jakarta, Metro Bhayangkara News
Badan Narkotika Nasional (BNN) mensinyalir adanya penyaluran dana untuk bisnis narkoba melalui Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)  mencapai Rp 3,6 triliun.

Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang BNN, Brigadir Jenderal Pol Rokhmad Sunanto mengatakan, terdapat enam KUPVA atau money changer yang terindikasi, dimana empatnya tidak memiliki izin dan dua usaha lainnya menyalahgunakan izin yang telah diberikan BI.

"Kami telusuri dana ini dibagi ke 11 negara yang nilainya mencapai Rp 3,6 triliun. Ada KUPVA yang tidak paham, tapi tetap dikenai hukuman," ujar Rokhmad, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Rokhmad menjelaskan, BNN telah menindak enam money changer tersebut dan hasil penyidikan ?sementara, uang hasil bisnis narkoba ditukarkan ke money changer, kemudian ditransfer ke rekening di luar negeri melalui perbankan. "Ada juga KUPVA yang memalsukan invoice dan itu di cairkan ke bank," ucapnya.

Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Eni V Panggabean menambahkan, money changer yang bermasalah mayoritas tidak memiliki izin dari Bank Indonesia. "Hampir 90 persen yang melakukan tindakan kejahatan itu KUPVA tidak memiliki izin," ucap Eni.

Menurut Eni, saat ini terdapat 612 money changer yang tidak memiliki izin dan mayoritas berada di lima wilayah seperti Lhokseumawe, Bali, Kalimantan Timur, Kediri, dan Jabodetabek.

"Kami telah memberikan waktu enam bulan transisi dari Oktober 2016 sampai 7 April 2017 untuk mengurus perizinan, jika tidak berizin Bank Indonesia bisa mencabut izin usahanya," tutur Eni. (tri)

Minggu, 29 Januari 2017

Indonesia Paling Keras Tangani Korupsi


Jakarta, Metro Bhayangkara News
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengklaim pemberantasan korupsi di Indonesia termasuk yang paling keras hukumannya. Namun demikian, JK prihatin masih ada pejabat publik yang berani korupsi. Parahnya lagi, korupsi dilakukan oleh penegak hukum.

Menurut JK tidak ada negara yang bersih sepenuhnya dari korupsi, hanya tingkatannya saja yang berbeda. Indonesia dengan jumlah aparatus sipil negara (ASN) mencapai lebih dari 5 juta orang tentu memerlukan tingkat pengawasan yang ekstra ketat.

Kondisi ini tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain yang relatif lebih kecil jumlah penduduknya.

"Dari sisi tindakan berkali-kali saya katakan kita termasuk yang paling keras. Dari sisi tindakan, tapi memang yang kita sayangkan adalah masih ada saja," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (27/1/2017).

Kerasnya penegakan hukum bagi koruptor  ini ditunjukan dari banyaknya pejabat negeri ini yang ditangkap dan mendekam di penjara karena kasus korupsi.

Tercatat 9 menteri, 19 gubernur, berbagai ketua lembaga baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), dan tentu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Selain itu, era keterbukaan media membuat setiap ada kasus korupsi langsung bisa diketahui publik. Beda dengan orde sebelumnya yang masih terbatas dengan informasi dan teknologi."Jadi, tidak ada negara yang bebas, hanya kualitasnya saja. Tapi kita usahakan lah secara bersama-sama, khususnya kalau Patrialis kita serahkan ke hukum lah. Karena tentu, Patrialis juga mengemukakan dari sisi dia sendiri," Jusuf Kalla menandaskan. (l6)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More